kamis 27 Agustus 2020

SUKABUMITODAY.COM – Kementrian komunikasi dan Informatika (KOMINFO) menyebut apabila gugatan RCTI –I news terkait uji materi undang-undang penyiaran dikabulkan oleh Mahkamah konstitusi, maka masyarakat tidak lagi bebas memanfaatkan fitur siaran langsung dalam platform media social.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kominfo Ahmad M Rami dalam sidang virtualnya di gedung Mahkamah Konsitusi menjelaskan bahwa perluasan definisi penyiaran akan mengklasifikasikan kegiatan seperti IG TV, IG live, Facebook live dan Youtube Live serta penyaluran konten audio visual lainnya dalam platform medsos harus mendapatkan izin terlebih dahulu.

“Perluasan definisi penyiaran akan mengklasifikasikan kegiatan seperti Instagram TV, Instagram Live, Facebook Live, Youtube Live, dan penyaluran konten audio visual lainnya dalam platform media sosial diharuskan menjadi lembaga penyiaran yang wajib berizin. Artinya, kami harus menutup mereka kalau mereka tidak mengajukan izin,” ujar Ahmad M Ramli

Apabila kegiatan dalam media social itu juga dikategorikan sebagai penyiaran, maka perorangan, badan usaha ataupun badan hukum dikatakannya akan dipaksa memiliki izin menjadi lembaga penyiaran.

Selanjutnya perorangan atau badan usaha yang tidak dapat memenuhi persyaratan perizinan penyiaran itu menjadi pelaku penyiaran illegal dan harus di tertibkan oleh aparat penegak hukum karena penyiaran siaran melintasi batas Negara sehingga tidak mungkin terjangkau dengan hukum di Indonesia.

Ramli mengakui kemajuan teknologi yang pesat memungkinkan terjadinya konvergensi antara telekomunikasi dan media penyiaran, tetapi usulan agar penyiaran yang menggunakan internet termasuk penyiaran disebutnya akan mengubah tatanan industri penyiaran dan mengubah secara keseluruhan Undang-Undang Penyiaran.

Solusi yang diperlukan, menurut dia, adalah pembuatan undang-undang baru oleh DPR dan pemerintah yang mengatur sendiri layanan siaran melalui internet.

Jika gugatan itu dikabulkan, maka kemungkinan besar masyarakat akan menghambat kebebasan masyarakat untuk berekspresi.

Source : suara.com