Oleh KANG WARSA

perbatasan kota dengan kab sukabumi - foto dari talungtik.com
perbatasan kota dengan kab sukabumi – foto dari talungtik.com

Kabupaten Sukabumi akan menyelenggarakan Pemilihan Kepada Daerah secara langsung tahun ini. Beberapa nama telah mulai bermunculan sebagai bakal calon Bupati periode 2016-2021. Bakal calon Bupati yang memiliki kans tinggi untuk menjadi calon Bupati bisa dipastikan berasal dari politisi dan birokrasi. Hal ini tidak bisa dipungkiri, ada kemiripan antara Kota dan Kabupaten Sukabumi dalam hal penentuan Bakal Calon Kepala Daerah. Hasil Pilkada langsung di Kota Sukabumi mengindikasikan, dari proses pencalonan hingga pelantikan, Kepala Daerah selalu didominasi oleh; Politisi Birokrat.

Faktor kemiripan konstelasi politik antara Kota dan Kabupaten Sukabumi pun bisa menjadi alasan, proses pencalonan hingga pelantikan Bupati terpilih tetap akan diisi oleh: jika tidak politisi birokrat kemungkinan besar oleh birokrat politisi. Hal tersebut tidak lepas dari beberapa pengaruh; Pertama, akses yang dimiliki oleh politisi dan birokrasi dalam menyentuh kelompok akar rumput lebih terbuka. Kedua, calon independen masih mengalami kesulitan menembus persyaratan pencalonan. Ketiga, partai politik akan lebih mendukung dan mengusung tokoh yang berasal dari sesama mereka karena memiliki ikatan kuat baik secara emosional maupun konstitusional.

Dua sampai lima bulan ke depan, kondisi Kabupaten Sukabumi akan dipenuhi oleh potret diri para bakal calon. Baligho, spanduk, dan alat peraga sosialisasi orang yang benar-benar telah menjadi tokoh, ditokohkan, bahkan orang yang menokoh-nokohkan dirinya akan menyesaki sepanjang ruas jalan utama Kabupaten Sukabumi hingga ke pelosok-pelosok perdesaan. Kondisi ini merupakan sebuah keniscayaan menjelang kontestasi demokrasi langsung.

Isu yang berkembang menjelang Permilihan Bupati yaitu telah mulai bermunculan nama-nama bakal calon Bupati seperti; Adjo Sardjono (Birokrasi), Achmad Jazuli (Politisi Birokrat), dan Marwan Hamami (Poilitis Pengusaha). Bahkan disinyalir, melalui beberapa media sosial, H. Mulyono yang pernah mencalonkan sebagai Walikota Sukabumi dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat pun akan meramaikan bursa pencalonan Bupati. Mencermati beberapa nama bakal calon Bupati tersebut bisa dianalisa; 1) Belum muncul bakal calon independen. 2) Peta politik dinamis seperti ini akan menyeret beberapa partai politik untuk kembali kepada kesepakatan partai koalisi pasca Pemilu Presiden 2014.

Terlalu dini untuk menyebutkan bakal calon yang akan memenangi Pemilihan Bupati Sukabumi 2015. Namun jika partai politik pengusung bakal calon Bupati sesegera mungkin melakukan analisa dan kajian terhadap peta politik statis kemungkinan besar calon yang akan mereka usung akan tampil sebagai pemenang Pemilihan Bupati Sukabumi 2015. Koalisi Merap Putih (KMP) di daerah jika membaca pertanda ini kemungkinan akan meraih peluang lebih besar dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Meskipun ada perbedaan karakter antara Pileg dengan Pilbup. Jika diilustrasikan, Pemilihan Bupati ini merupakan pertarungan tinju, head to head. Pertarungan antara satu melawan satu. Artinya, perolehan suara Pileg dan Pilpres 2014 tidak bisa dijadikan ukuran sepenuhnya jika ada calon diusung oleh partai-partai koalisi besar akan tampil sebagai pemenang dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Sukabumi 2015.

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi 2013 bisa memberikan sinyal bagus kepada partai-partai politik di Kabupaten Sukabumi dalam menyiapkan strategi pemenangan. Koalisi partai besar akan memuluskan kandidat jika ditunjang oleh beberapa syarat; Pertama, perpecahan internal partai harus diminimalisir bila perlu direduksi sedini mungkin, kekalahan koalisi partai besar di Kota Sukabumi ini disebabkan oleh munculnya penguraian pemilih dari satu partai ke beberapa calon. Kader dan simpatisan partai politik meskipun memiliki ikatan lembaga yang sama telah terpecah memberikan pilihan ke beberapa calon.

Kedua, Partai Politik harus bisa memutuskan untuk mengusung calon Bupati yang telah disepakati bersama oleh partai koalisi, setelah dilakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kelayakan tokoh tersebut untuk dicalonkan. Survey terhadap calon yang akan diusung menjadi sebuah keniscayaan bagi partai politik agar bisa mengukur sejauh mana tingkat ‘populeritas’ calon tersebut di kelompok akar rumput. Banyak calon sering terjebak ke dalam upaya pencitraan sesaat, misalkan meningkatkan populeritas melalui polling pendapat atau memasang baligho dan alat peraga sosialisasi. Tingkat keberhasilan dua hal tersebut hanya 2% saja dari metode dan strategi pemenangan pemilihan. Sebab apa? Survey berbeda dengan polling, hal pertama memerlukan pengkajian dan metodologi yang tepat sementara polling bisa dibeli.

Ketiga, koalisi harus melibatkan secara komprehensif pengurus struktural partai. Memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pengurus struktural partai dari tingkat Kabupaten hingga Desa akan lebih baik daripada membangun tim sukses ‘dadakan’. Mesin partai harus berjalan. Koalisi partai politik mana pun harus lebih memberikan penghormatan kepada para pengurus dari pada orang lain, sebab pengurus struktural bukan hanya sebagai bomber di lapangan, lebih dari itu mereka juga merupakan Think Tank utama partai politik. Pengebirian pengurus struktural parpol oleh Tim Sukses ‘ dadakan’ harus dihindari. Persoalan pemilihan –kadang tidak bisa lepas – dari ikatan emosional dan perasaan.

Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum; baik Pileg, Pilpres, atau Pilkada para calon sering terjebak ke dalam rayuan dan kamuflase ‘pengkondisian’ oleh Tim Sukses ‘dadakan’. Jebakan seperti; “ Kami telah mengkondisikan, sekian ribu orang akan mendukung Anda!” Rayuan ini kadang sulit dihindari akibat terlenanya para calon oleh alunan seruling bambu yang ditiupkan oleh Tim Sukses ‘dadakan’. Padahal logika yang harus dikedepankan oleh para calon adalah: 10 pemilih yang dianggap akan memberikan hak pilihnya untuk calon harus diasumsikan akan mengasilkan 1 suara saja, melihat karakter pemilih di era keterbukaan ini telah begitu cair dari era sebelumnya.

Melibatkan pengurus struktural partai politik secara komprehensif akan banyak membantu memuluskan strategi pemenangan Pemilihan Bupati Sukabumi 2015 melihat wilayah dan medan politik di Kabupaten Sukabumi ini sangat berat. Dan sudah dipastikan, cost politic para peserta Pemilihan Bupati Sukabumi 2015 ini pun akan lebih besar dari cost politic pada penyelenggaraan Pileg 2014 kemarin. Mengingat biaya politik akan lebih besar, maka sudah menjadi sebuah keharusan bagi partai politik dan calon yang diusungnya memberikan kepercayaan penuh kepada pengurus struktural partai. Uang atau biaya politik tidak hanya sekedar nominal, uang dan biaya politik merupakan ‘nilai’. Memberikan uang atau biaya politik sebesar Rp, 100.000,- kepada pengurus struktural partai akan lebih besar nilainya daripada memberikan uang atau biaya politik sebesar Rp. 1.000.000,- kepada orang di luar pengurus struktural. Percayalah, Pemilihan Bupati Sukabumi 2015 jangan terlalu disimpulkan sebagai pesta demokrasi semata, lebih dari itu merupakan pertarungan konsep, strategi, dan tindakan politik yang tepat.