Pendopo Kab Sukabumi di Jl A Yani Kota Sukabumi/foto by DediSuhendra

Mencermati berita-berita demo buruh hari ini ada hal lucu sekaligus menjadi ironi bahkan dilematik. Bagaimana tidak Pendopo sbg kediaman/kantor resmi Bupati sebagai pemimpin Kabupaten Sukabumi terletak di pusat Kota Sukabumi yang merupakan bagian dari wilayah Kota Sukabumi, dijadikan sebagai tujuan rekan-rekan buruh sebagai klimaks dari aksi demo menuntut kenaikan upah.

Secara langsung sangatlah jelas selain dalam perjalanannya para buruh tsb sedikit banyak menggangu kelancaran lalu lintas, juga turut “ngaririweuh” saudara-saudara dari jajaran Pemerintahan Kota baik yg terganggu akibat banyaknya klaim dari warga Kota Sukabumi krn aktifitas yg terganggu, macet dll.

Terus terang secara adminsitratif saya adalah warga Kabupaten Sukabumi namun mungkin memiliki kecintaan dan rasa memiliki yang sama dengan dulur-dulur yang ada di kota Sukabumi. Bagi saya pribadi tidak ada itu dikotomi Kota dan Kabupaten di Sukabumi selain masalah administratif (dan kebijakan-kebijakan aneh lainnya). Dan mohon dicatat, saya juga bukanlah pendukung dari Wali Kota dan pasangannya yang baru terpilih. Miris bagi saya ketika mendengar bahwa warga tidak mampu Cireunghas harus berobat ke Sekarwangi Cibadak yang lebih jauh hanya karena ada permasalahan adminstratif antara Pemkot & Pemkab mengenai RSUD Syamsudin SH, begitu juga miris ketika mendengar akan adanya pemblokiran – meski bercanda – thd suplai air PDAM u/ Kota karena sumbernya berada di wilayah Kabupaten. Lalu permasalahan trayek angkot, retribusi jalan, dan masih banyak lagi kewenangan yang tumpang tindih lainnya.

Apa yang saya ungkapkan masih salah satu-dua masalah yang kadang-kadang “dipersulit” melalui kebijakan-kebijakan aneh akibat adanya dikotomi Kota & Kabupaten. Namun diluar itu masih banyak masalah lain yang tidak terungkapkan.

Kembali pada masalah Pendopo di bagian selatan Alun-Alun Sukabumi. Karena konteks grup Soekaboemi Heritages ini adalah kesejarahan dan konservasi, muncul pemikiran pada diri saya yang semoga saja dapat membuka kesadaran kita bersama khususnya dalam menciptakan ruang kota yang lebih beradab. Pemikiran ini muncul karena selama ini saya perhatikan halaman pendopo yang tadinya semasa saya kecil dan remaja masih rimbun dengan pepohonan baik itu flamboyan dan Tanjung/Ki Hujan juga pohon karet besar, pada medio akhir 2000an halaman tersebut menjadi gersang karena dijadikan lahan parkir kendaraan-kendaraan dinas Kabupaten termasuk bis-bis pengangkut karyawan Pemda ke Palabuhan Ratu. Pun demikian jika kita lihat sekarang bagian depan Pendopo tidak lagi memiliki “aura kewibawaan” mengingat banyaknya angkutan kota Cisaat, Bhayangkara dan Colt Elf yang ngetem sembarangan (meski diseberang terdapat Pos Gatur Lalin yang sedikit banyak juga mempengaruhi kewibawaan ruang alun-alun kota. Keadaan semrawut Pendopo dan sekitar pendopo juga diperparah oleh keadaan billboard advertising besar disisi timur laut yang kadang sering digunakan oleh sebagian militan politik untuk sekedar memamerkan wajah-wajah hipokritnya, rumput2 yang sering “ngajejembrung” diluar pagar termasuk keadaan sebelah timur atau tenggara Pendopo (sekitar Kantor Din Kes) yang sudah mulai dipenuhi oleh kaki lima perluasan pedagang pasar Pelita dan jalan Pasundan.

Terpikirkan oleh saya – kondisi ini besar kemungkinan akibat paji’in-ji’in satu sama lain baik itu Pemkot dan Pemkab dalam mengelaurkan kebijakan. Ketidaksinambungan kebijakan yg mana akibat aset salah satu pihak yang berada di wilayah hukum pihak yang lain.

Sebagai salah satu solusinya – alangkah hebatnya jika pihak Pemkab lewat payung hukum yang dibuat dgn DPRD legowo untuk menghibahkan atau paling tidak ruislaag Kompleks Pendopo Kabupaten Sukabumi di Jalan A. Yani Kota Sukabumi kepada Pemerintah Kota Sukabumi dengan berbagai alasan diatas. Hal ini dilakukan demi perawatan kompleks pendopo itu sendiri maupun integrasi perencanaan dan tata ruang kota yang utuh antara Alun-alun – Masjid Agung dan Pendopo dalam menciptakan tata ruang publik yang beradab di pusat kota Sukabumi. Karena dalam konteks kesejarahannya 3 elemen ini tidak bisa dipisahkan, tidak saja di Sukabumi melainkan dikota-kota lain (Cianjur, Bandung, Sumedang dll). Dan meskipun secara sejarah pendopo adalah kediaman Bupati (Pemimpin Sukabumi) – tidak ada salahnya bila setelah dihibahkan atau tukar guling Pendopo menjadi kediaman resmi Wali Kota Sukabumi. Preseden ini tidak aneh, coba lihat itu Pendopo Bandung yg berada di Jalan Dalem Kaum, pada masa awal berdiri Pendopo tsb merupakan kediaman para Bupati Bandung namun kini setelah Kabupaten Bandung berpusat di Soreang – Pendopo Jalan Dalem Kaum Bandung Kota resmi menjadi kediaman Wali Kota Bandung (kalo tdiak salah dari masa Bpk. Ateng Wachyudi)

Usul hanyalah usul semata, pemikiran hanyalah pemikiran yang tidak bisa terwujud namun ia bisa diberikan kekuatan bila banyak pihak yang mengerti (mendukung) akan konteks permasalahan dan logika solutifnya. Malah saya pribadi ingin mengusulkan hal ini menjadi salah satu agenda dari Soekaboemi Heritages selain masalah pentapan Hari Jadi Sukabumi 15 Januari 1815 dan isu-isu lainnya.

Terimakasih.

Hendi Paizal

pupuhu SoekaboemiHeritages